Darurat Narkoba, Legislator Minta Menkeu Tambah Anggaran Pencegahan Narkoba

05-06-2024 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng saat mengikuti Rapat Kerja Komisi XI di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). Foto: Munchen/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menambah anggaran pencegahan narkoba dalam yang dinilainya masih terlalu kecil. Menurutnya, masalah narkoba di Indonesia sudah sangat parah dan dapat mengganggu tujuan Indonesia Emas 2045.

 

”Jadi menurut saya pemerintah harus menaruh juga program tentang pemberantasan narkoba. Karena ini sesuatu yang tidak terlalu kelihatan tapi akan merusak bangsa ini. Jadi tujuan kita untuk mencapai negara emas tahun 2045 itu terganggu dengan narkoba-narkoba ini,” katanya dalam Rapat Kerja Komisi XI di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa anggaran pencegahan narkoba saat ini di seluruh Indonesia masih sangat kecil, hanya Rp 185 miliar. Ia pun mengingatkan jika pemerintah harus mempunyai konsen yang tinggi terhadap masalah narkoba.
 

”Nah kalau pemerintah tidak mempunyai konsen yang tinggi, ini tinggal tunggu waktu saja. Bahwa nanti anak-anak yang diproduksi adalah anak-anak hasil daripada orangtuanya narkoba. Yang tidak peduli dengan kehidupan keluarganya,” teas Legislator Dapil NTT I ini.
 

Lebih lanjut, Mekeng mengungkapkan Indonesia merupakan sasaran dari pasar narkoba. Yang mana, pengguna narkoba di Indonesia jumlahnya hampir 4 juta orang. ”3-4 juta pengguna narkoba. Penggunanya itu berusia 25-50 tahun. Usia-usia produktif. Dan mereka menghabiskan kurang lebih 500-600 triliun. Bayangkan uang yang sebesar itu. Merusak bangsa ini,” pungkasnya. (we/aha)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...